Foto: ReutersJakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dalam denominasi valuta asing (valas).
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Luky Afirman mengatakan, penerbitan direncanakan pada kuartal II tahun 2018. Rencana itu juga mempertimbangkan isu global yang memberikan pengaruh.
"Global market diliputi uncertainty, kami juga lihat kebutuhan fiskal di luar negeri," kata Luky saat acara Investor Gathering 2017 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (18/12/2017).
Luky menyebutkan, isu global yang masih menjadi pertimbangan antara lain, rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan reformasi bidang perpajakan dengan memangkas pajak individu dan pelaku usaha, lalu harga minyak dan komoditas cenderung menguat.
Selanjutnya, seiring meningkatnya dan belum tuntasnya Brexit berpengaruh terhadap ekonomi Uni Eropa, serta ketegangan di Semenanjung Korea dan Timur Tengah yang memberikan dampak negatif bagi stabilitas keuangan di kawasan Asia.
Luky menuturkan, porsi penerbitan SBN valas sebesar 20% dari total SBN bruto atau mencapai Rp 169,28 triliun. Valas tersebut meliputi, dolar AS, yen Jepang, dan euro.
Adapun, kebutuhan SBN bruto mencapai Rp 846,4 triliun, yang terdiri dari penerbitan SBN domestik Rp 582,1 triliun, SBN valas Rp 145,3 triliun, SBN jatuh tempo 2018 sebesar Rp 119 triliun.
"Kami putuskan kami masih menggunakan strategi front loading," ungkap dia.
