Foto: Muhammad Fida Ul Haq/detikcom Jakarta - Ketersediaan tanah yang semakin langka membuat harga rumah di Jakarta terus melambung. Bahkan sempat ramai dikabarkan bahwa generasi milenial terancam tak bisa membeli rumah di Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno memandang penyebab melambungnya harga rumah di Jakarta lantaran permintaannya yang jauh melebihi ketersediaan yang ada.
"Kalau permintaan melebihi supply, kalau demand melebihi supply, pasti harganya meningkat. Jadi salah satu untuk memastikan bahwa rumah itu masih terjangkau adalah kita harus menyediakan supply," tuturnya di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (20/12/2017).
Sandi menambahkan, ada banyak penyebab mengapa pasokan rumah di Jakarta semakin langka, salah satunya Pemerintah Provinsi Jakarta dan dunia usaha yang tidak mampu berinovasi untuk menyediakan hunian.
"Itu berbagai macam alasan, bisa kondisi pasar, ketidakmampuan pada pempov mengeksekusi, ketidakmampuan dunia usaha menghadirkan solusi demand. Jadi ini akan kita lakukan secra masif ke depan," imbuhnya.
Sandi berjanji akan menjaga kestabilan harga rumah di Jakarta. Caranya dengan menjalankan berbagai program perumahan.
Selain program pembiayaan perumahan DP nol rupiah, pihaknya juga akan menjalankan program hunian yang terintegrasi dengan transportasi umum alias Transit Oriented Development (TOD). Sandi juga berjanji akan memanfaatkan landbank Pemprov DKI Jakarta untuk menjadi hunian khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Kita juga akan rilis land bank di daerah yang terakumulasi untuk dijadikan (hunian) MBR dan kita pastikan bahwa harga rumah di Jakarta masih stabil. Banyak yang mengeluhkan Jakarta ini makin tidak terjangkau untuk kelas menengah ke bawah," tambah Sandi.
Menurut Sandi saat ini banyak masyarakat kelas menengah ke bawah di Jakarta yang lebih banyak menghabiskan uangnya untuk keperluan sehari-hari. Sehingga keinginan memiliki hunian di Jakarta semakin sulit untuk terwujud.
"Mereka mengeluh bahwa 30% penghasilannya dihabiskan untuk transportasi. Di pesisir Jakarta Utara mengeluhkan 40% untuk air bersih, mereka membayar Rp 20 ribu per hari untuk air bersih. Jadi mereka menghabiskan Rp 600 ribu sementara penghasilan mereka hanya Rp 1,5 juta per bulan. Sementara di Jakarta Selatan bayar Rp 100-125 ribu, ini ketidakadilan yang coba kita intervensi bahwa Pemprov hadir untuk menstabilkan harga properti," tandasnya.
