Foto: Eduardo Simorangkir/detikFinanceJakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub), PT KAI (Persero), dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk meneken perjanjian penyelenggaraan pra sarana Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek). Dalam kontrak ini tercantum nilai investasi LRT Jabodebek sebesar Rp 29,9 triliun.
Angka tersebut merupakan hasil pembahasan nilai investasi di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jumat (8/12/2017). Pertemuan itu dihadiri Menko Kemaritiman, Luhut Panjaitan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta direksi PT KAI dan PT Adhi Karya
Sebelumnya, nilai investasi LRT Jabodebek diperkirakan bengkak menjadi Rp 31 triliun. Sedangkan awalnya nilai investasi LRT Jabodebek Rp 23,3 triliun.
Adapun penandatanganan oleh Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri, Direktur Utama KAI Edi Sukmoro dan Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto, serta disaksikan langsung Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
"Puji syukur kita berhasil menandatangani suatu skema yang baik sekali untuk dunia transportasi. Karena saya melihat satu kolaborasi yang tidak mudah dan kita bisa selesaikan dengan baik," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam sambutan di Kemenhub, Jakarta, Selasa (19/12/2017).
Investasi tersebut digunakan untuk pembiayaan aset prasarana (jalur dan fasilitas pengoperasian), aset sarana, aset perawatan prasarana sebesar Rp 25,7 triliun dan pembiayaan aset prasarana (17 stasiun) dan aset Depo sebesar Rp 4,2 triliun.
Adapun pembiayaan pembangunan prasarana LRT Jabodebek berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT KAI dan PT Adhi Karya serta pinjaman perbankan. Pembayaran terhadap pembangunan prasarana kepada PT Adhi Karya dilakukan oleh PT KAI sesuai dengan perjanjian tata cara pembayaran.
Dalam kontrak juga disebutkan masa penyelenggaraan atau konsesi yang dimiliki oleh KAI untuk LRT Jabodebek selama 50 tahun, dihitung sejak tanggal pengoperasian perdana LRT.
Selain itu, selama masa penyelenggaraan tersebut, PT KAI juga dapat mengusahakan kawasan Transit Oriented Development (TOD) dan melaporkan secara berkala kepada Kementerian Perhubungan. PT KAI menyediakan prasarana dan sarana LRT dengan memperhatikan standar dan kinerja pelayanan yang ditentukan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kemenhub.
Budi berharap, dengan beroperasinya LRT Jabodebek akan memberijan peningkatan pelayanan yang baru bagi transportasi Jakarta di masa mendatang.
"Kita sudah buat payung hukum lewat Perpres. Kelaikan dari usaha ini sudah kita buktikan dengan lender untuk melihat apa yang telah kita lakukan. Dan ternyata lender setia untuk turut serta membiayai. Bank asing pun mau," tutur Budi.
Sebagai informasi, pembangunan prasarana LRT Jabodebek mencakup lintas pelayanan Cawang Dukuh Atas (11,05 Km), Cawang Cibubur (18,49 Km) dan Cawang-Bekasi Timur (14,89 Km). Progres pekerjaan LRT Jabodebek per 8 Desember 2017 telah mencapai 26,2% dengan rincian progres pekerjaan Cawang-Cibubur 46,85%, Cawang Dukuh Atas 12,36% dan Cawang-Bekasi Timur 26,95%.
