Foto: Danang SugitoJakarta - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengaku dilema terkait dengan kebijakan pemerintah yang menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 8,71% berlaku pada 1 Januari 2018.
Ketua Umum Aprindo Roy Mandey mengatakan, dilema tersebut lantaran harus dilakukan di ketika kinerja sektor ritel nasional tengah di bawah performa. Namun, di satu sisi kenaikan UMP mampu mendongkrak daya beli masyarakat.
"Berkaitan dengan UMP kami pasti akan berusaha mengikuti, tapi kami mengimbau pemerintah untuk menunjukkan perhatian kepada sektor yang tergerus, apakah mungkin kita ada suatu pembicaraan atau observasi dari nilai yang sudah ditentukan per 1 Januari 2018," kata Roy di Jakarta, Rabu (1/11/2017).
Menurut dia, penerapan kenaikan UMP pada sektor usaha yang tengah maju tidak menjadi persoalan, apalagi rumusan UMP berasal dari pertumbuhan ekonomi ditambah dengan tingkat inflasi.
"Tapi bila sektor yeng meredup kita pertanyakan kembali, apakah mungkin yang dapat mempertahankan sektor tergerus, jadi kami kembalikan lagi ke pemerintah bagaimana melihat, situasi ini bila memang ingin direlaksasi kami akan membuka diri diundang untuk menentukan berapa besaran," terperinci dia.
Sementara itu, CEO Sogo Department Store, Handaka Santosa mengatakan, kenaikan UMP sangat kuat dengan daya beli masyarakat.
"Memang ini menyerupai ayam dan telur, saling terkait, bila gaji enggak naik daya beli tidak naik, kedua akan ada pengeluaran tambahan," kata Handaka.
Dengan begitu, maka para pengusaha harus mengikuti aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
"Kalau itu peraturan harus diikuti, setelah menteri keluarin, harus diikuti keputusan gubernur," tukas Handaka. Sumber detik.com
